Terkait Dugaan Korupsi Pengadaaan Masker, Ketua LP KPK Aceh Akan Lapor Provinsi

Terkait Dugaan Korupsi Pengadaaan Masker, Ketua LP KPK Aceh Akan Lapor Provinsi

Bidik 86, Aceh Besar
Desakan demi desakan terus mengalir terhadap Aparat Penegak Hukum (Gakkum) untuk memproses kasus dugaan korupsi pengadaan masker yang terjadi di Disnaskertran Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2020. Bahkan kali ini tidak hanya sebatas desakan, tapi sudah menjurus pada upaya pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan masker di Disnakertran Aceh Besar ke pihak berwenang di tingkat Provinsi Aceh.
Berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Aceh, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020 diduga telah terjadi penyalahgunaan keuangan Negara dengan nilai ratusan juta rupiah. Hal itu terlihat dari dana amprahan sebesar Rp650,4 juta, yang diklaim untuk pembayaran pekerjaan pengadaan 44.860 lembar masker dengan satuan harga Rp14.500,-.
Hal tersebut diungkapkan Ketua LP KPK Aceh, Ibnu Khatab, kepada media Bidik 86, Minggu, 6 Juni 2021. Ketua LP KPK itu berniat, akan melaporkan kasus dugaan korupsi masker ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.
Menurut Ibnu, sebagai orang yang diduga memerintahkan langsung aliran dana tersebut, mantan Kepala Disnakertran Aceh Besar berinisial R, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar, disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Sebagaimana dikatakan Ibnu, bahwa BPK Perwakilan Aceh mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan dana pengadaan pekerjaan masker tahun 2020 lalu.
Saat ini banyak orang menggaungkan pemberantasan korupsi di Aceh Besar, tapi malah mereka melakukan tindakan yang terindikasi korupsi.
“Dan itu dibuktikan dengan adanya temuan auditor Pemerintah, yakni BPK RI Perwakilan Aceh. Maka dari itu, sebaiknya Gakkum di Aceh, mau itu Kepolisian ataupun Kejaksaan, diharapkan segera memproses kasus masker itu dan memeriksa mantan Kadisnakertran Aceh Besar,” ungkap Ibnu.
Ibnu juga mengapresiasi kesediaan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertran) Aceh Besar berinisial R yang telah menyampaikan ke publik, bahwa sebagian aliran dana pengadaan masker itu dikelola oleh Pokir Dewan Aceh Besar. Para Pokir Dewan tersebut antara lain berinisial RS, ER dan F.
Lanjut Ibnu, temuan BPK RI tersebut semestinya menjadi pintu masuk proses pemeriksaan atas indikasi korupsi yang terjadi. Temuan BPK itu adalah pintu masuk bagi Aparat Gakkum, guna menyelidiki sebuah kasus dugaan korupsi di Disnakertran Aceh Besar.
“Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan walaupun sudah di ganti rugi atau dikembalikan kerugian Negaranya ke BPK RI. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalelala para Koruptor bermain di Aceh Besar. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” pungkas Ibnu. (Red)